Ini 2 Penyebab Data Keuangan Pemda antara Kemendagri dan BI Berbeda

RZ - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan penyebab data keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) milik Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki perbedaan.

Melalui penelusuran yang dilakukan oleh pihaknya, ada dua penyebab mengapa data di bank sentral atau Bank Indonesia (BI) berbeda dengan Kemendagri.

Menurut data milik BI, dana Pemda di bank pada Agustus-September 2025 berjumlah Rp233 triliun, sedangkan Kemendagri mencatat Rp215 triliun.

Dengan perbedaan data itu, ada selisih Rp18 triliun di mana anggaran Pemda milik Kemendagri jadi lebih rendah.

Perbedaan Waktu Pencatatan Dana Pemda

Tito mengatakan bahwa dana Pemda selalu dinamis  atau bergerak dan mengalami perubahan, sesuai dengan pemakaian yang dilakukan oleh masing-masing daerah.

Oleh karena itu, perbedaan data yang ada bukan karena dana yang mengendap, melainkan perbedaan waktu pencatatan ketika melaporkan anggaran APBD ke bank.

“Jangan salah ya, jumlah daerah itu kan 512 daerah. Ada 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten. Jadi Rp 18 triliun dalam waktu 1 bulan berbeda itu sangat mungkin sekali,” ujar Mendagri Tito kepada awak media di JCC Senayan, Jakarta pada Jumat, 31 Oktober 2025.

“Rp18 triliunnya sudah terpakai oleh daerah-daerah ini,” imbuhnya.

Tito kemudian menyinggung soal data anggaran Jawa Barat sempat ramai karena menurut BI memiliki simpanan di perbankan Rp4,1 triliun, sementara di Kemendagri Rp2,7 triliun.

Setelah melakukan verifikasi, terungkap bahwa dana Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah Rp3,8 triliun dan milik Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) senilai Rp300 miliar.

“Otomatis beda karena waktunya berbeda, uangnya sudah dibelanjakan,” kata mantan Kapolri itu.

Kesalahan Input dari Bank Daerah

Selain perbedaan waktu pencatatan, perbedaan data anggaran juga bisa dipengaruhi oleh kesalahan input Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Misalnya Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang menurut catatan BI punya simpanan Rp5,1 triliun, padahal APBD yang dianggarkan hanya Rp1,6 triliun dan sisa kas yang dimiliki adalah Rp800 miliar.

“Rupanya peng-inputnya, yaitu BPD, Bank Pembangunan Daerah Kalsel meng-input Rp 5,1 itu simpanannya provinsi, dimasukkan sebagai simpanannya, dilaporkan sebagai simpanannya Kota Banjarbaru,” jelas Tito.

“Otomatis di BI tercatat punya Kota Banjarbaru, padahal harusnya punya Provinsi Kalsel,” sambungnya.

Sebelumnya, perbedaan data ini muncul ketika Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membacakan data keuangan milik Pemda yang ia dapat dari BI saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada 20 Oktober 2025 lalu.

Data yang dibacakan Menkeu Purbaya tersebut langsung mendapat reaksi dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, karena ada perbedaan dengan yang dimiliki Pemprov.

Saling adu pernyataan antara Purbaya dengan Dedi sempat terjadi hingga Gubernur yang kerap dipanggil KDM itu mengunjungi BI dan Kemendagri untuk verifikasi.

Sementara terbaru, Menkeu Purbaya pun buka suara mengenai data yang ia miliki diprotes oleh daerah dalam sambutannya saat Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79.

“Data adalah hal yang paling penting ketika saya atau Kementerian Keuangan bicara tentang dana di daerah, banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kemenkeu dengan data yang tidak akurat,” ujar Purbaya dikutip dari YouTube Kemenku pada Jumat, 31 Oktober 2025.

“Tapi kita selalu berpegang pada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali,” tegasnya.***

Laporan : Eka