Aset Pemprov Disiapkan untuk Koperasi Merah Putih

KAMPAR - Pemerintah Provinsi Riau mematangkan rencana pemanfaatan aset daerah untuk mendukung operasional Koperasi Merah Putih di SMA Negeri 2 Koto Tibun, Kabupaten Kampar. Langkah ini difokuskan pada optimalisasi fungsi aset agar berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

Koperasi Merah Putih dirancang sebagai pusat layanan ekonomi terpadu berbasis komunitas, bukan sekadar koperasi sekolah. Program ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal di wilayah tersebut.

Skema yang disiapkan mencakup penyediaan sembako murah untuk membantu pengendalian inflasi pangan. Selain itu, koperasi juga akan menghadirkan layanan klinik dan apotek desa guna memperluas akses kesehatan masyarakat.

Fasilitas cold storage untuk penyimpanan hasil pertanian dan perikanan turut menjadi bagian penting dalam konsep pengembangan koperasi tersebut. Dukungan logistik desa juga disiapkan untuk memperlancar distribusi produk lokal.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, menegaskan pemanfaatan aset pemerintah harus memberikan nilai tambah yang jelas bagi masyarakat.

“Kita ingin aset pemerintah ini benar-benar produktif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Jangan sampai hanya menjadi bangunan yang berdiri tanpa kontribusi nyata,” ujar Erisman, Selasa (24/2/2026).

Ia menambahkan, koperasi tersebut didorong menjadi pusat pergerakan ekonomi lokal yang mampu menjawab kebutuhan riil warga sekitar.

Menurut Erisman, konsep cold storage sangat krusial karena selama ini banyak petani dan nelayan mengalami kerugian akibat keterbatasan fasilitas penyimpanan.

“Dengan cold storage, produk bisa disimpan lebih lama, kualitas terjaga, dan harga jual lebih stabil. Ini penting untuk meningkatkan daya tawar petani dan nelayan,” jelasnya.

Selain itu, penyediaan sembako dengan harga terjangkau diharapkan menjadi solusi saat terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran.

“Kita ingin koperasi ini benar-benar dirasakan manfaatnya. Kalau harga pasar naik, masyarakat masih punya alternatif mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau,” tegasnya.

Erisman juga menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel agar pemanfaatan aset daerah sesuai regulasi. Ia memastikan koordinasi dengan DPRD dan perangkat daerah terus dilakukan agar program ini terealisasi dan menjadi model pemberdayaan ekonomi berbasis desa yang terintegrasi dengan sektor pendidikan.***

Laporan : Eka