Karhutla Berulang, Mahasiswa Unri Desak Pemerintah Lindungi Siswa di Daerah Pelosok

PEKANBARU,RZ – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali memicu kabut asap di Riau tidak hanya menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu pemenuhan hak pendidikan anak-anak. Kondisi ini menjadi sorotan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau (Unri).

Mahasiswa menilai, berulangnya karhutla setiap tahun menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan pemerintah belum berjalan optimal. Dampaknya, kegiatan belajar mengajar di sekolah kembali terganggu dan siswa terpaksa menjalani pembelajaran dari rumah.

Perwakilan BEM FKIP Unri, Fikri, menyebut situasi tersebut sebagai persoalan serius karena peserta didik dan tenaga pendidik harus menanggung konsekuensi dari bencana lingkungan yang terus berulang.

“Anak didik, para siswa, dan para guru yang seharusnya mengajar dan diajar, harus belajar di rumah karena sebuah bencana,” ujar Fikri dalam orasinya.

Menurutnya, masyarakat di wilayah pedesaan, terutama anak-anak di daerah pelosok, menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih. Mereka berhak memperoleh pendidikan yang layak tanpa terus-menerus terganggu oleh kabut asap.

BEM FKIP Unri menilai pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai regulasi untuk mencegah dan menangani karhutla. Namun, keberadaan aturan tersebut dinilai belum cukup apabila tidak diikuti pelaksanaan yang efektif dan langkah nyata di lapangan.

“Berulangnya bencana karhutla menjadi bukti bahwa penanganan yang dilakukan pemerintah masih jauh dari harapan masyarakat,” kata Fikri.

Ia menegaskan, mahasiswa merasa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang selama ini terdampak, termasuk warga desa dan anak-anak di wilayah terpencil yang suaranya dinilai belum mendapat perhatian memadai.

“Kami hadir untuk menyuarakan suara-suara rakyat kecil, suara wong cilik, masyarakat desa, dan anak-anak pelosok yang selama ini tidak pernah didengar,” tegasnya.

Mahasiswa Pertanyakan Koordinasi Pemerintah

Selain menyoroti dampak terhadap pendidikan, BEM FKIP Unri juga mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani karhutla. Fikri menilai persoalan pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak seharusnya menjadi penghambat dalam merespons bencana yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Ia mempertanyakan apakah pemerintah daerah dapat mengambil langkah konkret ketika persoalan lahan dan hutan disebut menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Apakah pemerintah daerah hari ini tidak dapat bertindak? Apakah dengan perselisihan yang terjadi di pusat, pemerintah daerah diam saja?” ujarnya.

Menurut Fikri, pemerintah di berbagai tingkatan perlu menunjukkan komitmen melalui tindakan yang terukur, baik dalam pencegahan kebakaran, penanganan titik api, maupun perlindungan masyarakat terdampak.

Ia juga menyoroti lamanya masyarakat di sejumlah desa harus menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan.

“Tiga bulan desa kita harus terkena pembakaran hutan. Bagaimana tindakan pemerintahnya?” tutup Fikri.

BEM FKIP Unri berharap penanganan karhutla tidak berhenti pada penerbitan regulasi atau respons ketika kebakaran telah meluas. Langkah pencegahan yang konsisten dan koordinasi antarpemerintah dinilai penting agar masyarakat tidak terus menanggung dampak bencana yang sama setiap tahun.

Dengan demikian, keberlangsungan pendidikan anak-anak, khususnya di wilayah pedesaan dan pelosok Riau, dapat lebih terlindungi dari gangguan kabut asap yang berulang.***