Monev ke SMAN 1 Tebing Tinggi, DPPR Bahas BMR Kurikulum Merdeka

MERANTI (RZ) - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Muatan Lokal (Mulok) tentang Budaya Melayu Riau (BMR) yang dilaksanakan Dewan Pendidikan Riau sejak pekan pertama Juni 2024 ini di semua kabupaten dan kota se-Riau, mulai menampakan titik terang terhadap masalah yang terdapat di satuan pendidikan. 

Ketua Musyawarah Kepala Sekolah Kepala Sekolah (MKKS) Provinsi Riau Poyadi SPd menyambut baik adanya monev yang dilakukan Dewan Pendidikan Riau ini. Dia berharap beberapa persoalan yang ada bisa diselesaikan secara baik. 

"Salah satu kendala utama adalah belum tersedianya Buku atau bahan ajar Mulok BMR Kurikulum Merdeka dalam bentuk cetak. Sebelumnya ada materi untuk K13, tapi tahun ini wajib gunakan kurikulum merdeka. Nah, para guru yang mengajar Mulok BMR masih kesulitan mencari buku cetak, sehingga anak didik belum bisa memperolehnya," katanya di Selat Panjang Kab Meranti kemarin.

Selain itu, Kepsek SMAN 1 Tebing Tinggi ini berharap kearifan lokal di 12 Kabupaten dan kota bisa juga diakomodir dalam Buku BMR Kurikulum Merdeka (Kumer) tersebut.

Dalam pada itu, anggota DPPR Drs H Syahruddin MP yang melaksanakan monev menyebut pihaknya sudah menerima masukan dan keluhan ini dari beberapa sekolah.

"Ini harus menjadi prioritas Dinas Pendidikan Riau dan lembaga terkait untuk menuntaskan hal ini. Kita juga akan berkoordinasi dengan LAMR Riau untuk mengambil langkah yang tepat. Jangan sampai anak didik tidak mendapatkan materi BMR yang telah diubah suai dalam Kumer," katanya. 

Dalam pada itu, anggota DPPR lainnya H Fithriady Syam yang mendatangi beberapa sekolah  seperti SMAN 2 Tebingtinggi, SMKN 1 Selatpanjang, SMK Patria Darma Meranti mengungkapkan bahwa materi ajar ini memang mendesak untuk dicarikan solusinya.

"Kita tidak tau dimana kendalanya, sehingga buku BMR Kumer ini blm juga dicetak. Beberapa guru pengajar BMR yang ditemui merasa kesulitan utk mengajarkan dengan pola Kumer. Akibatnya banyak yang mengajarkan dengan materi lama BMR K-13. Padahal ada perbedaan pola mengajar di Kumer," tambah Fithriady Syam yang juga wartawan senior Riau ini.

Selain soalan itu, Dewan Pendidikan Riau juga menerima aspirasi dari para guru tentang kepastian penyerahan SK guru PPPK 2023 yang belum juga tuntas. Hal ini terungkap dalam pertemuan dengan MKKS Riau. 

"Kami berharap para guru PPPK secepatnya menerima kepastian SK. Untuk 2022 sudah tuntas, tapi yang 2023, ribuan guru masih menunggu kepastian," ungkap Poyadi lagi.

Kenyataan ini memang menjadi perhatian di satuan pendidikan. Sebab ditakutkan akan menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama soal pengaggaran honor yang mereka dapatkan.

"Jangan sampai honor mereka tidak teranggarkan.swcara baik. Misalnya diawal penganggaran hanya sampai bulan Juni, tiba-tiba SK belum mereka terima juga, lalu untuk beberapa bulan honor jadi tak jelas," sambung Syahruddin yang mantan ASN Pemprov Riau. (ka)

Laporan : Saiful